Terkait Suap Akil Mochtar, 4 Ketua KPUD Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjerat mantan ketuanya, Akil Mochtar. KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi untuk mendalami dugaan suap tersebut.
Beberapa saksi yang dijadwalkan diperiksa KPK hari ini adalah 4 ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah. "Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM," ujar Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Priharsa menjelaskan, ke-4 ketua KPUD tersebut adalah, Ketua KPUD Provinsi Papua Adam Arisoi, Ketua KPUD Kabupaten Buton La Rusuli, Ketua KPUD Kabupaten Tapanuli Tengaj Dewi Eilfriana, dan Ketua KPUD Kabupaten Pulau Morotai Afroriano Meleseng.
Selain ke-4 ketua KPUD tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan 2 advokat, Rudy Alfonso dan Syamsudin. "Sama, mereka juga akan diperiksa untuk AM," katanya.
Rudy dan Syamsudin diketahui kerap menjadi advokat bagi mereka yang berperkara di MK. Bersamaan dengan itu, KPK memeriksa Akil Mochtar sebagai saksi untuk Susi Tur Andayani, salah seorang kuasa hukum pemohon sengketa Pemilukada Lebak dari Partai Golkar, Amir Hamzah-H Kasmin.
KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Bupati Buton Samsu Umar AS, Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani serta Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang, dan Muroimin Zahri, Selasa 10 Desember kemarin. Mereka diperiksa terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan sengketa Pemilukada di MK.

Selengkapnya>>>

Abraham Samad: Keterangan Sri Mulyani Bisa Bongkar Kasus Century

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terbang ke Washington, Amerika Serikat, untuk memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kasus dugaan korupsi dana Bank Century. Dari hasil pemeriksaan April lalu, KPK mengantongi sejumlah keterangan penting.
"Keterangan-keterangan Sri Mulyani itu sangat signifikan untuk membongkar kasus ini secara utuh," kata Ketua KPK Abraham Samad saat berkunjung ke redaksi Liputan6.com dan SCTV di Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Samad yakin, KPK dapat membongkar kasus pembobolan dana dari Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) senilai Rp 6,7 triliun itu. Karena itu, keterangan penting yang sudah digali dari Direktur Pelaksana Bank Dunia itu diyakini bisa membuka kotak pandora kasus ini.
Bagi Samad, keterangan Sri Mulyani membuka tabir siapa aktor intelektual di balik kasus Century. "Kita bisa membongkar kasus ini sampai pada level intellectual dader-nya (otak pelaku)," tegas Samad.
KPK sudah menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka dan ditahan. Tapi Samad tegaskan, penetapan tersangka Budi Mulya bukan akhir dari perjalanan kasus
"Tapi ini baru awal dari kasus Century. Karena pada akhirnya, kita akan menuju pada pelaku-pelaku intelektualnya," ujar Samad.
Penahanan Budi Mulya sempat dikritik politisi PKS Fahri Hamzah. Fahri menilai, penahanan dan penetapan tersangka Budi Mulya justru akan menghentikan kasus Century di KPK [baca: PKS Curigai Penahanan Budi Mulya untuk Hentikan Kasus Century].
"Budi Mulya (dijadikan tersangka) dalam hal apa, sebab kalau terkait dengan sogok Rp 1 miliar. Maka kemungkinan kasus itu tidak terkait Bank Century dan bisa berhenti sampai di Budi Mulya," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 18 November lalu.

Selengkapnya>>>

Kapolri Persilakan Tugas Penyidik Polri di KPK Diperpanjang

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman memastikan tak ada masalah dengan penugasan penyidik Polri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, dia mempersilakan jika ingin memperpanjang penugasan tersebut selagi KPK masih membutuhkan.
"Tidak apa-apa, kalau misalnya mau diperpanjang, kita perpanjang," kata Sutarman ketika ditemui di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2013).
Orang nomor satu di lembaga kepolisian ini menambahkan, jika KPK masih membutuhkan penyidik dari kepolisian, pihaknya tak akan mempermasalahkan, termasuk jika ingin menambah jumlah penyidik.
"Jadi, penugasan kalau masih diperlukan tidak apa-apa. Tidak ada persoalan," ucap Sutarman.
Kepolisian dan KPK beberapa waktu lalu pernah bersitegang soal keberadaan penyidik Polri di lembaga itu. Konflik muncul ketika KPK mengusut kasus korupsi yang melibatkan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo pada proyek simulator SIM.
Ketika itu, penyidik KPK menggeledah Kantor Korlantas Polri serta menetapkan Djoko Susilo. Kasus ini membuat hubungan KPK dan Polri memanas.
Akibatnya, sejumlah penyidik Polri mendatangi Gedung KPK dan hendak menangkap penyidik KPK Novel Baswedan. Polisi beralasan, penangkapan itu dilakukan karena Novel telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kriminal saat dia bertugas di Polda Bengkulu.

Selengkapnya>>>

Wakapolri: Mobil Kijang Seperti Tandu Jenderal Sudirman

Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno meminta jajaran Polri meneladani sifat Kapolri Hoegeng Iman Santoso dan Jenderal Sudirman. Hoegeng dan Sudirman adalah sosok yang patut dicontoh.
"Kita belajar dari Pak Hoegeng, polisi ke depan bertahap akan baik seperti itu," kata Oegroseno di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Menurut Oegro, selain Hoegeng, sosok yang patut diteladani anggota Polri adalah Jenderal Sudirman. Dengan pribadi yang tegas dan sederhana, Jenderal Sudirman tak hanya tokoh yang dimiliki angkatan darat. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang wajib dicontoh oleh semua pejabat terlebih oleh institusinya.
"Ada nggak Sudirman-Sudirman di Angkatan Darat. Bukan hanya milik TNI, polisi juga. Pernah nggak beliau minta sama Soekarno nggak naik tandu waktu gerilya," ucap Oegroseno.
Oegro mengatakan, nilai-nilai yang dimiliki 2 tokoh itu kini jarang dimiliki pejabat publik. Namun, dia tetap optimis ke depan nilai-nilai tersebut harus dijunjung tinggi.
"Ada nggak nilai-nilai itu dimiliki bangsa kita. Minta standarnya Volvo, Camry, ada nggak yang minta tandu? Tandu itu ya kijang, mobil seperti itu," tandas Oegroseno.

Selengkapnya>>>

Ketua KPK: Banyak Polisi Jujur Tak Tempati Posisi Strategis

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tidak terima dengan pernyataan bahwa saat ini masyarakat sudah tidak memiliki lagi sososk polisi yang jujur dan dapat melayani dengan baik. Menurut dia, masih banyak pula polisi yang mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat layaknya tokoh legendaris 'Hoegeng'.
"Ada yang mengatakan polisi jujur cuma 2 yaitu, polisi tidur dan patung polisi. Sebenarnya ada banyak, tapi kebanyakan tidak menempati posisi strategis," ujar Abraham Samad saat diskusi di acara KPK Fair di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Abraham mencontohkan, sosok Wakapolri Oegroseno yang juga menjadi salah satu pembicara pada acara tersebut merupakan sosok yang peduli dengan perbaikan dan reformasi di tubuh kepolisian.
"Jadi saya yakin masih banyak polisi di negara kita ini yang masih baik. Seperti Pak Oegro dan Kabareskrim baru. Banyak kebijakan-kebijakan baru untuk memperketat pengawasan internal," puji dia.
Pada kesempatan itu, Abraham Samad juga mengajak semua kalangan untuk tetap mendukung reformasi yang terus dilakukan dalam tubuh Polr.i. Hal ini agar Polri mewujudkan cita-cita masyarakat yang bersih dan maksimal dalam melayani masyarakat.

Selengkapnya>>>

Ketua MK Hamdan Zoelva Penuhi Panggilan KPK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hamdan bakal diperiksa sebagai saksi dalam dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di MK yang menjerat koleganya, mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Pantauan Liputan6.com, Hamdan tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2013), sekitar pukul 10.00 WIB. Dia datang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna merah dengan pengawalan voorijder.
Saat turun dari mobil Toyota Crown hitam B 1251 RFS, mantan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu tak banyak bicara. "Nanti di kantor saja ya," kata dia sambil melangkahkan kaki memasuki lobi gedung.
Pemeriksaan Hamdan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari yang diagendakan pada hari Jumat 6 Desember lalu. Saat itu, Hamdan urung hadir.
Hamdan bakal diperiksa berkaitan dengan Akil yang merupakan tim satu panelnya saat menyidangkan perkara di MK. Belum lagi Hamdan ditengarai pernah mempertanyakan surat yang dikirim Panitera MK, Kasianur Sidauruk, atas perintah Akil kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Surat itu terkait penundaan pelantikan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dalam sengketa Pemilukada Banyuasin 2013.

Selengkapnya>>>

Rumah Disita KPK, Istri Akil: Tanya ke KPK

Istri Akil Mochtar, Ratu Rita datang menjenguk suaminya di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan didampingi 2 kuasa hukumnya, Rita memilih irit bicara.
Termasuk saat ditanya soal penyitaan rumahnya oleh KPK di Jalan Pancoran Indah III Nomor 8, Jakarta Selatan. "Tanya saja ke KPK," kata Rita saat mendatangi gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Pada Selasa 10 Desember lalu, KPK menyita rumah di Jalan Pancoran Indah III Nomor 8, Jakarta Selatan. Rumah atas nama Akil Mochtar dan Ratu Rita itu pun langsung dipasang plang sita KPK.
Selain menyita rumah, penyidik juga menyita 2 mobil yang ada di rumah itu, yakni mobil Kijang Innova dan Ford Fiesta.
KPK menjerat Akil tidak hanya dengan kasus dugaan suap 2 sengketa Pilkada yang disidangkan di MK. KPK juga menjerat Akil dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang.

Selengkapnya>>>

Setelah Kabareskrim, Giliran Kapolri Satroni KPK

Satu per satu petinggi Polri muncul di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kamis (12/12/13) siang ini. Usai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Pol Suhardi Alius, tak berapa lama berselang Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatroni kantor Abraham Samad cs itu.
Namun tak seperti Suhardi yang masuk ke Gedung KPK melalui lobi depan, Sutarman justru tak diketahui masuk lewat mana. Tapi yang pasti saat ini Sutarman sudah berada di dalam Gedung KPK, di lantai III, tempat para pimpinan KPK bekerja.
"Kalau dari depan nggak ada, ya berarti lewat bawah," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta.
Belum diketahui pasti, apa maksud kedatangan Kapolri dan Kabareskrim ke KPK. Tapi sebelumnya Suhardi mengaku, kedatangannya ke KPK untuk memperkenalkan diri pasca-diangkat sebagai Kabareskrim. Sekaligus untuk melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum.
"Saya kan pejabat baru. Dan kemarin dari Kejaksaan Agung kita membangun sinergisitas di dalam pemberantasan korupsi," ucap Suhardi sebelum masuk ke Gedung KPK tadi.
"Kan kita penguatan. Sekarang kan saya sudah jadi Kabareskrim baru, saya akan realisasikan semua," pungkas Suhardi

Selengkapnya>>>

Penyidik di Polsek Di-upgrade Biar Bisa Berantas Korupsi

Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Suhardi Aliyus mengakui pihaknya melakukan koordinasi antarpenyidik dengan KPK, Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya untuk pemberantasan korupsi.
Untuk mendukung sinergi antarpenyidik itu, jelas Suhardi, Polri tengah meningkatkan kapasitas dan kemampuan para penyidiknya. Termasuk para penyidik di level terbawah, seperti polres dan polsek.
"Kita tingkatkan kemampuan penyidik sampai dengan tingkat polres dan polsek, supaya bisa memberantas korupsi," kata Suhardi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Suhardi mengaku, peningkatan kapasitas penyidik di level bawah merupakan bagian dari pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi yang tengah diwacanakan Polri.
"Itu kan sudah ada kebijakannya. Bahkan 80% dari anggaran di Polri untuk pemberantasan korupsi kita turunkan ke daerah semua, sampai dengan tingkat Polres. Karena kita tahu korupsi itu sampai tingkat kabupaten/kota," ungkap Suhardi.
Lalu sejauh mana kesiapan para penyidik di tingkat polres dan polsek? "Itu yang sedang dikordinasi-supervisikan oleh KPK ini," jawab Suhardi.
"Seperti kemarin, kita lakukan di Papua, di Makassar, di Yogyakarta. Itu kan dalam rangka meningkatkan kompetensi dari para penyidik, penuntut umum, termasuk auditor untuk menyamakan persepsi seluruh Indonesia yang sudah berjalan terus. Itu rangkaian semuanya," ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Selengkapnya>>>

Kasus Cuci Uang Rp 11,4 M, 6 Pejabat Bea Cukai Akan Diperiksa

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan dugaan penyuapan dan pencucian uang Rp 11,4 miliar yang melibatkan tersangka Heru Sulistyono, Kasubdit Penindakan dan Penyidikan Ekspor Impor Bea Cukai.
Usai menggeledah kantor Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2013), polisi juga berencana memeriksa 6 Pejabat Bea Cukai Tanjung Priok lainnya yang diduga terlibat.
Mereka yang akan diperiksa adalah Bambang Semedi, Frans Rupan, Sumantri, Yusuf Indarto, Mulyadi, dan CF Sijabat.
"Para pejabat ini diminta keterangan terkait tugas jabatannya saat terjadinya tindak pidana tahun 2003 dan 2004," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto, di Jakarta, Jumat (13/12/2013).
Dia menjelaskan, pemeriksaan keenam pejabat itu dilakukan setelah tim penyidik Tipideksus menggeledah kantor Bea Cukai yang dilakukan sejak Senin 9 Desember 2013 lalu.
"Sehingga 2 minggu lalu kami geledah kantor bea cukai. Mulai Rabu kemarin geledah lagi sampai hari ini. Kami mencari dokumen di 2 gudang Marunda dan Cibitung, Bekasi," ujar dia.
Arief menambahkan, pemeriksaan para pejabat dilakukan untuk menggali keterangan terkait tugas jabatannya pada tempat kejadian perkara. Hal ini lantaran, menurut sinyalemen pengembangan dari perkara, ada keterlibatan pihak lain, yakni Heru Sulastyono dan Yusran Arif.
"Namun, semua ini berdasarkan fakta yang kami peroleh dari hasil penyidikan," ujar dia.
Tersangka Heru Sulastyono ditangkap di Perumahan Sutera Renata Alba Utama Nomor 3 Alam Sutera, Serpong, Tangerang Banten, Selasa 29 Oktober 2013 malam, sekitar pukul 01.00 WIB.
Kemudian dilanjutkan dengan penangkapan Yusran di Jalan Aslih RT 11 RW 01 Nomor 49, Ciganjur, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada pukul 08.00 WIB.

Selengkapnya>>>

Dana Pemilu Rp 3,5 Triliun, Polri: Kalau Sisa Dikembalikan

Polri mengajukan dana pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun. Jumlah rencananya akan digunakan untuk uang saku 419.213 personel Polri di seluruh Indonesia. Untuk Pilpres, bila hanya berlangsung 1 putaran maka anggaran sisa akan dikembalikan.

Berita Terkait

Kasus Cuci Uang Rp 11,4 M, 6 Pejabat Bea Cukai Akan Diperiksa

Polri Kerahkan 2/3 Kekuatan Amankan Natal dan Tahun Baru

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, rincian anggaran yang disampaikan itu antara lain diperuntukkan pengamanan pada 2 momen pelaksanaan Pemilu 2014, yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
"Dari rekapitulasi anggaran pengaman Pileg saja terkait pengerahan kekuatan jumlahnya di seluruh Indonesia, Polda dan Polres dana dikucurkan sebesar Rp 1,28 triliun," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Dana pengamanan Pileg dialokasikan untuk proses pemilu. Yaitu sejak pemungutan suara yang diawali kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara, penghitungan, penetapan hasil pemilu, penetapan jumlah kursi dan calon terpilih hingga pengucapan sumpah janji.
"Untuk tahapan Pilpres direncanakan pengamanan oleh Polri dipersiapkan sampai 2 putaran. Total rekapitulasi biaya pengamanan pemilihan cawapres dan wapres Rp 1,14 triliun," terang dia.
Dikatakan Boy, apabila pelaksaan Pilpres hanya 1 putaran dan ada kelebihan anggaran, maka akan dikembalikan ke kas negara dan tidak dapat dicairkan oleh Polri. Namun bila 2 putaran, anggaran sudah tersedia dan dapat dicairkan sesuai tahapan yang ditetapkan KPU. "Untuk penyiapan BBM bagi kendaraan operasional Polda hingga Polsek di seluruh Indonesia, butuh dana Rp 597,98 miliar," terang dia.
Polri juga sudah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan BBM bagi satuan kerja Polri dan anggota bantuan. Terutama anggota yang dikirim ke daerah, misal mengirim anggota Brimob atau fungsi lain untuk mendukung kegiatan pengamanan yang disesuaikan kondisi dan kebutuhan pergeseran. Anggaran khusus itu mencapai Rp 75,099 miliar.
Lebih lanjut dikatakan Boy, dari masa operasi selama 136 hari, anggota polri yang bertugas di lapangan juga mendapat uang saku di luar uang BBM.
"Uang saku untuk uang makan selama melaksanakan tugas pengamanan di tempat pemungutan suara itu diberikan uang makan. Misal dia masuk H-1 tambah 1 sampai hari penghitungan di TPS atau di kelurahan, kemudian PPK, personel akan diberikan uang saku," jelas Boy.
Namun, jumlah pemberian uang saku tak dijelaskan Boy. Ia mengatakan uang itu akan disesuaikan dengan rencana kerja yang disiapkan Kepala satuan wilayah (Kasatwil). Misalkan kasatwil menempatkan satu peleton di tiap PPK saat penghitungan di kecamatan, berarti semua diberikan uang makan.
"saat ini jumlah TPS sekarang mencapai 519.920 TPS, dengan jumlah DPT 171.265.442 orang. Sedangkan anggaran yang diajukan Rp 3.597.350 juta (3,59 triliun)," jelas Boy.
Ia menambahkan dana Rp 3,5 triliun itu untuk pengamanan legislatif dan pilpres, dari dukungan kepada pelaksanaan rakor untuk pengamanan, pembuatan posko, koordinasi, gelar pasukan seluruh indonesia. Pada saat gelar pasukan kan perlu dukungan logistik.
"Kalau melibatkan ratusan ribu orang perlu ada penyiapan konsumsi. Karena melibatkan bukan hanya institusi Polri tapi juga instansi terkait yang kerja sama dengan polri seperti Linmas," ungkapnya.
Anggaran Rp 3,5 triliun itu bukan untuk belanja barang. Karena belanja barang sudah masuk dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA). Dana ini diperuntukkan untuk pengamanan Pemilu 2014.

Selengkapnya>>>

Kapolri Tambah 20 Ribu Personel Amankan Pemilu 2014

Polri akan menempatkan 419.213 personelnya di beberapa wilayah yang dinilai rawan konflik selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Untuk menjamin keamanan, Polri kembali menambah 20 ribu personel.
"Pertama kesiapan personel kita tambah dan sudah lantik 20 ribu personel untuk pengamanan pemilu, itu penambahan dari jumlah sebelumnya ya di tahun ini (2014)," kata Kapolri Jenderal Polisi Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/1/2014).
Polri akan bertanggung jawab penuh atas keamanan Pemilu 2014, meskipun anggaran yang diajukan untuk pengamanan Pemilu sebesar Rp 3,5 triliun baru diterima Rp 1 triliun.
"Polri bertanggung jawab atas terselenggaranya demokrasi dengan baik dan aman, antisipasi juga akan terus kita koordinasikan. Makanya kita tambah personel," ujar Sutarman.
Sutarman mengimbau, semua elemen masyarakat dan semua pengambil kebijakan memberikan pendidikan terkiat pentingnya berpartisipasi pada Pemilu.
"Kita menyiapkan masyarakat kita agar benar-benar mengerti akan penting partisipasinya dalam pemilu ini sehingga mereka akan mendukung secara maksimal terselenggranya pemilu dan KPU," tandas Sutarman.

Selengkapnya>>>

Kapolri Pastikan Tak Ada Mutasi Kapolda Jelang Pemilu

Jelang pemilu 2014 mendatang, Polri memastikan tidak akan ada pelaksaan mutasi Kapolda hingga berakhirnya pesta demokrasi itu. Kendati mutasi tetap dilakukan bila ada pelanggaran berat.
"Sedapat mungkin tidak dilakukan (mutasi)," kata Kapolri Jenderal Sutarman di sela-sela Rapat Pimpinan TNI dan Polri bertema Siap Mengamankan Pemilu Tahun 2014 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2013).
Meski begitu, Sutarman mengatakan mutasi akan tetap dilakukan kepada Kapolda yang melakukan pelanggaran berat. Selain itu, jika yang bersangkuta pensiun juga akan terjadi pergeseran jabatan. "Kecuali kalau memang pensiun dan kalau ada pelanggaran."
Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini menegaskan, jika kondisi normal, mutasi tidak akan dilakukan terhitung Januari hingga berakhirnya Pemilu 2014. "Januari sampai habis pemilu nggak ada mutasi," tandas Sutarman.
Sutarman juga sebelumnya mengatakan akan menempatkan 419.213 personelnya di beberapa wilayah yang dinilai rawan konflik selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Bahkan, untuk menjamin keamanan, Polri kembali menambah 20 ribu personel.

Selengkapnya>>>

Marzuki Alie Janji Genjot Kinerja DPR Usai 9 April

Ketua DPR Marzuki Alie berjanji akan menggenjot kinerja semua anggota legislatif di lembaga yang dipimpinnya setelah perhelatan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 mendatang.
Marzuki mengakui, saat ini fokus anggota dewan terbelah antara pencitraan meraup suara dan menuntaskan kewajiban-kewajibannya sebagai wakil rakyat.
"Saya akan genjot setelah Pileg April. Saya akan genjot masalah kelautan. Minerba sudah bagus, tinggal melaksanakan. Kalau ditunda harus jelas, jangan kita kirim ke luar negeri mentah semua," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (07/01/2014)
Marzuki mengklaim, selama ini DPR telah menuntaskan berbagai rancangan undang-undang (RUU). Seperti Undang-undang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Tani, Desa, Perdagangan dilindungi Tapera. "Insya Allah terpenuhi," imbuh dia.
Lebih jauh Marzuki berharap reformasi kesekjenan DPR yang saat ini dilakukan pimpinan DPR mampu memberi kemudahan bagi DPR periode selanjutnya agar lebih banyak menghasilkan RUU yang berkualitas pro-rakyat.
"Memang secara kuantitas lemah, tapi kualitas jauh banyak yang pro rakyat. Semuanya proses dilindungi," papar Marzuki.
Marzuki menyatakan, sebagai pimpinan dirinya selalu mengejar para anggotanya, baik di fraksi, komisi, Pansus, maupun Panja. Bahkan dia mengaku juga mengejar para menteri di pemerintahan. (Ali/Ein)

Selengkapnya>>>

Tersangka Hambalang Mengaku Bertemu Marzuki Alie Soal Gedung DPR

Mantan Kepala Divisi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu dengan politisi Partai Demokrat Marzuki Alie terkait proyek pembangunan Gedung Baru DPR.
Menurut Teuku Bagus, pertemuan yang dilakukan sebelum ditentukannya pemenang tender proyek yang diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai Rp1,1 triliun tersebut, atas inisiatif dari Marzuki yang menjabat sebagai Ketua DPR.
"Iya saya pernah bertemu, waktu itu saya yang dipanggil Marzuki Alie. Nah, yang punya kepentingan itu siapa kalau saya yang dipanggil ke DPR? Ya dia (Marzuki Alie)," kata Teuku Bagus Muhammad Noor kepada Liputan6.com di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1/2014).
Teuku Bagus yang kini telah menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi Hambalang menuturkan, undangan pertemuan yang juga dihadiri oleh rekannya, Indrajaya Manopo ini tak langsung disampaikan oleh Marzuki Alie. Adapun undangan tersebut, disampaikan oleh mantan Deputi Menteri BUMN Bidang Konstruksi, Muchayat.
"Dia melalui Muchayat. Lalu, saya diminta Muchayat untuk bertemu dengan Marzuki," ungkap Teuku Bagus usai bersaksi pada sidang lanjutan kasus Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar.
Namun, meski pernah bertemu dengan Marzuki, Teuku Bagus mengatakan bahwa pihaknya memilih mundur dari lelang tender proyek yang saat itu banyak mendapat sorotan dari masyarakat.
"Kami pilih mundur. Tapi itu kan sudah ada konsultan Gedung Baru, dan menurut saya sudah ada uang yang mengalir ke Marzuki dari konsultan. Saya juga sudah cerita ke KPK," ucap Teuku Bagus.
Pada era kepemimpinan Busyro Muqaddas, KPK sebenarnya pernah menerima laporan dari 7 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melaporkan dugaan korupsi anggaran biaya konsultasi rencana pembangunan gedung senilai Rp 14,5 miliar sejak tahun 2011. Saat itu, Busyro juga berjanji akan menindaklanjuti laporan yang terakhir terdengar masih dalam proses telaah.
"KPK juga terus berupaya mengumpulkan informasi," kata Busyro Muqqodas di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 16 April 2011.
Kendati demikian, hingga kini, proses telaah yang dilakukan KPK atas laporan masyarakat pada proyek yang sudah menunjuk 5 pemenang prakualifikasi tender seperti PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Duta Graha Indah, dan Konsorsium Wika-Adhi (Gabungan antara PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya) tak terdengar lagi.

Selengkapnya>>>